 |
| (KDM Saat meninjau Pelatihan Siswa di Barak Militer Purwakarta, Sumber Foto : Tribun Jabar) |
Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) baru-baru ini meluncurkan program pendidikan karakter dengan pendekatan militer bagi siswa yang dianggap bermasalah. Program ini melibatkan pengiriman siswa ke barak militer selama 14 hari untuk menjalani pembinaan yang melibatkan TNI. Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, kebijakan ini juga menuai kritik dan kekhawatiran dari berbagai kalangan.
Program ini dimulai pada 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Sebanyak 39 pelajar SMP dari Purwakarta yang dinilai "sulit diatur" oleh sekolah dan keluarga dikirim ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha Purwakarta. KDM menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam kenakalan remaja.
Pendekatan KDM dalam menangani anak-anak sekolah yang nakal memang tidak konvensional, namun berhasil mencuri perhatian publik. Di tengah krisis moral generasi muda, langkah-langkah alternatif seperti ini tentu menarik untuk dikaji. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa setiap program pembinaan tetap memperhatikan hak anak, aspek psikologis, dan melibatkan para ahli pendidikan serta keluarga.
Perdebatan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan dan masyarakat kita hari ini. Bagaimana mendidik anak-anak yang "tersesat arah" tanpa harus mencabut hak dan martabat mereka sebagai individu yang sedang tumbuh. Apakah program ini bisa menjadi solusi efektif dalam menangani siswa nakal ?
BACA JUGA >>>> Refleksi Hardiknas; Pendidikan Bermutu untuk Semua
Beberapa pernyataan dan argumen yang mendukung (Pro) terhadap program ini adalah :
1. Membangun Kedisiplinan Sejak Dini ; Pendekatan militer dikenal efektif dalam membentuk karakter disiplin. Banyak yang berpendapat bahwa anak-anak yang terbiasa hidup dalam lingkungan tanpa aturan jelas bisa mendapat dampak positif dari pelatihan semacam ini.
2. Menghindari Kriminalisasi Anak ; Dibanding menyerahkan anak ke aparat hukum yang bisa menyebabkan stigmatisasi, pendekatan ini dinilai lebih humanis dan berorientasi pembinaan, bukan penghukuman.
3. Menanamkan Rasa Nasionalisme dan Tanggung Jawab ; Program pembinaan berbasis militer juga sering kali melibatkan pendidikan kebangsaan, yang dirasa mulai luntur di kalangan generasi muda.
4. Dukungan dari Orang Tua ; Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kebijakan ini disetujui oleh orang tua siswa. Menurutnya, banyak orang tua yang merasa kesulitan mendidik anak-anak mereka dan menyambut baik program ini sebagai solusi.
BACA JUGA >>>> Manajemen Ekstrakurikuler : Strategi Pengembangan Potensi dan Bakat Siswa
Pun halnya kebijakan KDM ini menuai kontra dari beberapa tokoh dengan alasan sebagai berikut :
1. Risiko Trauma Psikologis ; Pembinaan karakter berbasis militer untuk siswa nakal dapat memberikan stigma bagi mereka yang akhirnya malah memperparah kondisi psikologis, bukan memberikan efek jera.
2. Tidak Menyentuh Akar Masalah ; Masalah kenakalan remaja sering kali berakar pada persoalan keluarga, ekonomi, atau lingkungan sosial. Mengandalkan pendekatan disiplin militer saja dianggap hanya menyelesaikan masalah di permukaan.
3. Melanggar Hak Anak ; Beberapa aktivis dan pemerhati anak mengangkat isu pelanggaran terhadap hak anak. Mereka mempertanyakan apakah anak-anak ini diberi pilihan, atau dipaksa ikut pelatihan. Dalam konteks hukum perlindungan anak, ini bisa menjadi masalah serius.
4. Pendidikan Bukan Militerisasi ; Dunia pendidikan idealnya mendidik dengan pendekatan empati, kreativitas, dan pembinaan karakter secara holistik. Mengandalkan pendekatan militer dikhawatirkan menciptakan generasi yang hanya patuh karena takut, bukan karena sadar nilai.
Menanggapi pro dan kontra tentang kebijakannya, KDM menegaskan bahwa pendekatan ini bersifat sementara dan sukarela. Ia tidak bermaksud menghukum anak-anak tersebut, melainkan memberi mereka pengalaman hidup yang bisa membuka mata dan hati.
KDM juga menekankan bahwa program ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak TNI serta tetap dalam koridor hak asasi manusia. "Saya ingin mereka kembali ke rumah sebagai pribadi yang lebih baik, berkarakter baik, disipilin dan tanggung jawab," ujarnya dalam salah satu wawancara.di media.
// OmahGuru